Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Dosen
Pada Jumat 27 Juli 2018 Ikatan Dosen RI (IDRI) mendapatkan kehormatan dan berkesempatan menghadiri undangan Badan Keahlian DPR RI.
Tim Pengkaji Kebijakan Pendidikan Tinggi dari Ikatan Dosen RI (IDRI) yang dipimpin oleh Dr. Dian Utami Sutiksno sebagai Ketua Dewan Pendiri IDRI, memberikan masukan naskah akademik terkait Rancangan Undang Undang Dosen. IDRI diberikan waktu cuma 1 minggu untuk memberikan kajian. Masukan yang mengakomodir aspirasi para dosen se-Indonesia melalui isian kuisioner yang diisi oleh dosen se-Indonesia. Kajian awal naskah akademik disusun oleh Tim Pengkaji Pendidikan Tinggi IDRI dan dipaparkan secara langsung dalam Ruang Badan Keahlian DPR RI, Lantai 7 Ruang 714, Gedung Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
Hingga saat ini, regulasi utama dosen adalah UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Riset IDRI menunjukkan 95% dari responden yang berprofesi sebagai dosen di Indonesia menginginkan adanya *pemisahan antara regulasi guru dengan dosen*.
Kajian awal Tim Pengkaji Pendidikan Tinggi IDRI memberikan *empat masukan utama untuk materi yang perlu diatur dalam UU Dosen* yakni:
*1. Catur Darma Perguruan Tinggi*
Tri Darma Perguruan Tinggi di rubah menjadi Catur Darma Perguruan Tinggi. Selain unsure pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ditambahkan unsur pengembangan diri. Sebab sejatinya dosen sudah melaksanakan pengembangan diri dan masuk penilaian angka kredit (PAK) dosen. Masuknya pengembangan diri agar negara lebih dapat memfasilitasi unsur pengembangan diri dosen.
*2. Kesejahteraan dosen*
Gaji pokok dosen minimal UMR. Sebab banyak dosen Indonesia dengan gaji pokok dibawah UMR. Miris melihat dosen yang berpendidikan minimal magister memiliki penghasilan dibawah tenaga kerja berpendidikan SMA. Tunjangan sertifikasi dosen melekat pada gaji pokok.
*3. Tunjangan Dosen*
Ada tunjangan untuk publikasi dan pengembangan diri. Serta, tunjangan dosen lebih proporsional (yang melaksanakan tri darma) daripada tunjangan peneliti (yang melaksanakan eka darma).
*4. Debirokratisasi dan deregulasi*
Debirokratisasi dan deregulasi proses-proses dan peraturan-peraturan yang sudah usang relevansinya, merupakan dua prasyarat fundamental untuk mengakselerasi upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa di era Industri 4.0.
Perjuangan tidak selamanya harus menggunakan fisik dan demo. Dosen sebagai insan akademik seyogyanya berkontribusi dengan intelektualnya. Itulah yang ditempuh oleh IDRI, menjaring aspirasi dosen, melakukan kajian ilmiah dan disampaikan secara langsung kepada pemerintah dan pengambil kebijakan, secara santun, bersahabat, lisan dan tertulis.
Kehadiran IDRI ke DPR ini adalah kali kedua setelah kedatangan pada 7 April 2018. IDRI memberikan masukan terkait evaluasi pendidikan tinggi di Indonesia kepada DPR RI Komisi X.
Karena masih kajian awal, maka Tim Pengkaji Kebijakan Pendidikan Tinggi dari Ikatan Dosen RI (IDRI) berencana untuk melanjutkan kajian dengan komparasi regulasi dosen di beberapa negara. Kajian ini diagendakan akan dibukukan dan didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
*Tim Pengkaji Kebijakan Pendidikan Tinggi IDRI* untuk Naskah Akademik RUU Dosen terdiri dari: Dr. Dian Utami Sutiksno (Politeknik Negeri Ambon), Agung Purnomo, MBA (Institut Teknologi Kreatif Bina Nusantara Malang), Dr. Ratnadewi (Universitas Kristen Maranatha), Dr. Juneman Abraham (Universitas Bina Nusantara), Dr. Dasapta Erwin Irawan (Institut Teknologi Bandung), Didin Hadi Saputra, M.M. (Universitas Nahdlatul Wathan Mataram), Dr. Abdul Atsar (Universitas Singaperbangsa Karawang), Dr. Jemmy Pietersz (Universitas Pattimura), dan Hardianto Djanggih, M.H. (Universitas Tompotika Luwuk Banggai).
Komentar
Posting Komentar